Prayogi/Republika
Tahun kedua pemerin tahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19, yang berdampak luas terhadap perekonomian. Meski perekonomian akhirnya tumbuh positif pada kuartal II 2021, tantangan belumlah usai. Pemerintah tetap harus bekerja keras menjaga momentum pemulihan akibat munculnya gelombang kedua Covid-19 di akhir kuartal II hing ga pertengahan kuartal III tahun ini.
Untuk mengendalikan gelombang kedua Covid-19, pemerintah menerap kan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang kemudian disesuaikan menjadi PPKM berlevel. Aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang saat itu terlihat mulai meningkat, terpaksa harus direm. Pengetatan pembatasan tersebut tentu akan berdampak pada tingkat per tumbuhan kuartal III 2021. Pemerintah dan kalangan ekonom memproyeksikan, angka pertumbuhan pada Juli-September 2021 akan lebih rendah dibandingkan April-Juni 2021 yang tumbuh 7,07 persen.
Agar momentum pemulihan dapat terjaga dan berlanjut, pemerintah harus konsisten dengan komitmennya dalam mendahulukan penanganan pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan. Jika komitmen ini tak dijaga, bukan tidak mungkin gelombang-gelombang Covid-19 berikut nya akan datang dan mengempas kembali perekonomian Tanah Air.
Sejauh ini, kebijakan PPKM berlevel cukup berhasil menekan laju penye baran Covid-19. Kasus harian Covid-19 kini telah berada di angka 1.000-an kasus. Hal ini tentu juga merupakan buah dari semakin masifnya vaksinasi Covid-19.
Dari sisi ekonomi makro, anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 744,77 triliun, mampu menjadi bantalan bagi perekonomian agar tak terperosok lebih dalam. Peranan APBN sebagai mesin pertumbuhan terlihat jelas pada kuartal III 2020. Belanja pemerintah menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh, saat sumber pertumbuhan lainnya, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi mengalami minus.
Berkat belanja pemerintah, tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2020 berkurang menjadi minus 3,49 persen. Meski masih negatif, angka itu lebih baik dibanding pada kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen, atau saat ekonomi Indonesia pertama kali tumbuh negatif akibat pandemi.
Perbaikan ekonomi berlanjut hingga akhirnya, Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal II 2021. Namun, hal yang perlu dicatat, pertumbuhan 7,02 persen pada kuartal II 2021 bukan berarti ekonomi dalam negeri telah pulih sepenuhnya. Sebab, basis pembanding pertumbuhan kuartal II 2021 adalah kuartal II 2020 yang tumbuh minus 5,32 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemulihan telah terjadi di berbagai sektor utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, hingga transportasi. Menurut dia, pemulihan itu turut mendorong aktivitas ekonomi lain nya. "Hal ini telah memberikan opti misme kepada seluruh pelaku ekonomi," kata Airlangga yang juga ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam sebuah acara diskusi pada Rabu (6/10).
Airlangga mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Upaya tersebut juga diharapkan, dapat meminimalkan dampak pengetatan pembatasan mobilitas, yang diberlakukan pemerintah pada Juli-Agustus.
Menurut Airlangga, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mem percepat penyaluran dana PEN. Hingga 1 Oktober 2021, realisasi PEN tercatat sebesar Rp 411,72 triliun atau sebesar 55,3 persen dari paguanggaran Rp 744,7 triliun. “Program PEN pun akan ber lanjut pada 2022, untuk mengantisipasi potensi risiko meluasnya dampak Covid-19," katanya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam konferensi pers mengenai per kembangan APBN pada akhir Septem ber mengatakan, belanja negara akan terus didorong untuk menstimulasi perekonomian. “APBN hadir bagi masyarakat dalam bentuk terjaganya belanja negara, dalam menopang penerapan PPKM saat pandemi,” kata Menkeu Sri.
Menkeu memaparkan, realisasi be lanja negara per 31 Agustus, sebesar Rp 1.560,8 triliun atau mencapai 56,8 per sen dari total pagu Rp 2.750 triliun. Sri optimistis pemerintah dapat terus mem percepat penyerapan APBN. Ia ju ga ya kin tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi.
“Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan, meskipun sempat meng alami beberapa disrupsi, seperti kenaikan kasus Covid-19. Optimisme tetap ada, tapi kita tetap harus mewaspadai segala risiko," katanya.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemen terian Keuangan, Hidayat Amir menegaskan, pemerintah menyadari betul pentingnya penanganan kesehatan untuk memulihkan perekonomian. Oleh karena itu, menurut dia, anggaran kesehatan menjadi salah satu prioritas yang mendapat dukungan
APBN.
Ia mengatakan, anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi telah di naikkan, dari Rp176,30 triliun menjadi Rp 214,95 triliun.
“Ini difokuskan untuk penguat an sistem kesehatan, fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit darurat dan penyediaan suplai oksigen, hingga percepatan vaksinasi,” kata Hidayat kepada Republika, Jumat (8/10).
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, peran APBN untuk memulihkan ekonomi menjadi penting. Hal ini terlihat dari kinerja pemerintah pada tahun lalu dan tahun ini.
“Kita melihat ketika pemerintah menambah alokasi belanja penanganan pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, secara bertahap pemulihan ekonomi terjadi pada kuar tal III tahun lalu sampai kuartal II tahun ini," kata Yusuf kepada Republika, Rabu (13/10).
Yusuf mengingatkan pemerintah agar terus memperkuat dukungan APBN terhadap sektor kesehatan. Realisasi PEN untuk sektor kesehatan juga mesti terus dipercepat. Berdasarkan data KPC-PEN per 8 Oktober 2021, realisasi PEN klaster kesehatan baru sebesar Rp 106,87 triliun atau mencapai 49,7 persen.
"Menjaga sektor kesehatan penting dalam mendorong proses pemulihan ekonomi yang lebih stabil. Karena penanganan pandemi dari sisi kesehatan yang optimal, akan menjaga tren ka sus Covid-19 tetap rendah," katanya.