Antara Foto/Ahmad Subaidi
Pukul 21.23 WIB, pada Ahad, 6 Desember 2020, pesawat itu mendarat di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pesawat Boeing 777-300ER milik maskapai Garuda Indonesia dengan nomor GIA810 tersebut datang dari Beijing. Isinya adalah yang dijanjikan pemerintah beberapa bulan sebe lumnya, hanya beberapa hari sebelum tahun berganti.
Pada pertengahan 2020, pandemi Covid-19 kian dalam mendera Tanah Air. Jumlah yang tertular melampaui 100 ribu orang kala itu dengan angka kematian terus menanjak. Seperti tak ada cara lagi menyetop laju pandemi.
Namun, di ujung lorong gelap, ada cahaya dari vaksin yang tengah dikembangkan berbagai negara. Pemerintah kala itu lalu menjanjikan, Indonesia akan memiliki salah satu vaksin tersebut pada akhir 2020.
Sejak Juli 2020, Indonesia sedianya telah digadang-gadang jadi lokasi uji klinis tahap II vaksin buatan perusahaan Cina, Sinovac. Berlokasi di Bandung, Jawa Barat, lebih 2.000 warga mendaftar jadi relawan. Kendati demikian, kala itu belum ada jaminan vaksin bakal lolos uji.
Terlepas dari kondisi tersebut, Indonesia bergerak mengamankan pasokan sejak Agustus 2020. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir jadi ujung tombak perburuan vaksinasi tersebut.
Kesepakatan pertama yang dicapai keduanya terjadi pada 20 Agustus 2020. Saat itu, Retno dan Erick menyambangi Kota Sanya di Provinsi Hainan, Cina, untuk menemui Menlu Cina Wang Yi serta sejumlah pihak terkait. Indonesia melalui perusahaan pelat merah PT Biofarma kemudian melakukan kesepakatan dengan dua perusahaan farmasi RRC, yakni Sinovac, dan CanSino.
Kesepakatan tersebut berupa komitmen ketersediaan supply bulk vaksin hingga 40 juta dosis mulai November 2020 hingga Maret 2021. Dokumen kedua yang ditandatangani oleh Sinovac dan Biofarma adalah MoU untuk komitmen kapasitas bulk vaksin 2021. “Ini adalah kerja sama yang cukup panjang antara Biofarma dan Sinovac,” ujar Menlu Retno kala itu.
Selesai kunjungannya ke RRC, kedua menteri langsung menuju Uni Emirat Arab (UEA). Mereka melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu UEA Syekh Abdullah bin Zayed dan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhel al-Masru serta perusahaan farmasi UEA di Abu Dhabi, pada 22 Agustus 2020.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu, terutama soal vaksin dengan perusahaan UEA G42. G24 adalah perusahaan UEA yang telah menggandeng perusahaan Cina Sinopharm melakukan uji klinis tahap III vaksin Covid-19. Kunjungan itu menghasilkan kesepakatan penyediaan awal vaksin sebesar 10 juta dosis untuk Indonesia. Kali ini, BUMN PT Kimia Farma yang digandeng.
Sebulan kemudian, pada 12 Oktober 2020, Retno Marsudi dan Erick Thohir bertolak ke London, Inggris, dan Jenewa, Swiss. Tujuannya kali ini bukan hanya ketersediaan vaksin Covid-19 bagi Indonesia, melainkan juga upaya agar vaksin Covid-19 tak hanya dimonopoli negara-negara kaya.
Di Inggris, rombongan pemerintah bertemu dirjen Gavi Vaccine Alliance dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Endemik (CEPI).
Kontak dengan kedua lembaga itu untuk persiapan kesertaan Indonesia dalam program fasilitas vaksin Covid-19 Global (COVAx) yang dibentuk Badan Kesehatan Dunia (WHO). Program ter sebut disiapkan sebagai upaya distribusi vaksin Covid-19 yang lebih adil secara global.
Langkah awal Indonesia menekankan kesetaraan vaksin itu nantinya diganjar dengan penunjukan Retno Marsudi sebagai salah satu co chair COVAx Vaccine Alliance pada Januari 2021.
Di samping itu, melalui kunjungan ke Inggris, Indonesia melakukan pemesanan vaksin buatan Astrazeneca dengan uang muka Rp 3,7 triliun untuk membayar uang muka (DP). Total pesanan yang diteken pemerintah adalah 100 juta dosis vaksin seharga 500 juta dolar AS atau lebih dari Rp 7 triliun.
Selain Menlu Retno dan Erick, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga bergerak ke Amerika Serikat (AS) pada 24 November 2020. Ia didampingi Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi. Dari kunjungan itu, Indonesia mengamankan stok vaksin dari Pfizer serta kerja sama perusahaan itu dengan Biofarma.
Safari ke berbagai negara dan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai itu kemudian terlihat hasil nyatanya dalam kedatangan vaksin pada 6 Desember 2020 di Bandara Soekarno- Hatta tersebut. Kala itu, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin jadi dari Sinovac tiba, disusul 1,8 juta dosis pada 31 Desember 2020, kemudian bahan baku untuk 16,5 juta dosis pada 12 Januari 2021.
Dengan ketersediaan vaksin itu, program vaksinasi nasional kemudian digulirkan pada 13 Januari 2021.
Setelah tiga bulan didominasi Sinovac, produk Astrazeneca dari Inggris akhirnya tiba perdana di Indonesia pada 8 Maret 2021. Sebanyak 1,1 juta dosis tiba kala itu. Kedatangan itu merupakan tahap keenam kedatangan vaksin.
Produk Sinopharm hasil kerja sama dengan UEA kemudian menyusul tiba sebanyak 482.400 dosis pada April 2021 (tahap ke-10). Pada 11 Juli giliran vaksin Moderna dari Amerika Serikat tiba sebanyak 3 juta dosis (tahap ke-20). Selanjutnya, vaksin produk Pfizer tiba perdana sebanyak 1,6 juta dosis pada 19 Agustus 2021 (tahap ke-38).
Pada 10 Oktober 2021, kedatangan vaksin Covid-19 telah memasuki tahap ke-87. Sebanyak 2 juta vaksin Pfizer tiba kala itu. Secara total, sebanyak 280,53 juta dosis vaksin telah tiba di Tanah Air.
Dari jumlah itu, vaksin-vaksin buatan Cina masih jauh mendominasi. Hingga 24 September 2021, misalnya, sebanyak 215 juta dosis vaksin jadi maupun bahan baku merupakan buatan Sinovac dan Sinopharm. Jumlah itu setara 76,8 persen dari total vaksin yang didatangkan pemerintah.
Upaya mendatangkan vaksinasi itu kemudian krusial menangkal dampak keparahan Covid-19 di Indonesia. “Data di Jakarta menunjukkan bahwa vaksinasi menurunkan risiko keparahan dan risiko kematian akibat Covid-19 secara signifikan. Jadi, penurunannya nyata sekali,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selepas Jakarta keluar dari gelombang kedua Covid-19, pada Agustus lalu.
JAKARTA -- Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Preside Ma'ruf Amin, sejumlah catatan prestasi berhasil ditorehken Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebuah capaian yang patut di banggakan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang dampaknya masih dirasakan bangsa Indonesia sampai saat ini.
Salah satu kerja nyata pilar lingkungan di bawah Menteri Dr Ir Siti Nurbaya MSc ini adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada awal 2021, luas karhutla turun hingga 51 persen dibandingkan periode Januari-Februari tahun lalu. Kementerian telah berupaya keras menekan kejadian karhutla pada fase pertama periode rawan kejadian karhutla (Februari-Maret) itu.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Basar Manullang, mengatakan secara nasional total jumlah hotspot tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama (tanggal 1 Januari– 17 Maret 2021) berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) confidence level ≥80% masih menunjukkan angka penurunan sebesar 12,05 persen.
Hotspot adalah indikasi terjadinya karhutla, untuk memastikan apakah benar terjadi karhutla perlu dilakukan pengecekan lapangan atau groundcheck. Jika terjadi karhutla, para petugas di lapangan langsung melakukan penanggulangan secara dini agar kebakaran tidak meluas.
“Luas karhutla berdasarkan penghitungan luas areal terbakar yang dilakukan KLHK bersama LAPAN total luas karhutla bulan periode Januari-Februari tahun 2021 seluas 4.813 ha. Angka ini masih menunjukkan penurunan sebesar 51 persen jika dibandingkan tahun 2020,” ujar Basar.
Basar mengatakan upaya-upaya pengendalian karhutla oleh pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan. Caranya antara lain monitoring dan deteksi dini, patroli pencegahan, pemadaman darat, pema daman udara (waterbombing), rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan lang kah penegakan hukum. “Patroli Terpadu, Patroli Mandiri, Patroli Manggala Agni bersama MPA Paralegal untuk pencegahan karhutla sudah dilaksanakan,” kata Basar.
Hingga Maret 2021, areal karhutla mencapai luas 160.106 hektare, jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang seluas 296.942 hektare. Bahkan capaian itu jauh lebih rendah lagi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1.649.258 hektare.
Kendati berhasil menekan angkanya, Kementerian Lingkungan Hidup tetap berupaya mencegah karhutla. Patroli terpadu pencegahan karhutla dilakukan di 8 propinsi rawan karhutla, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Sejalan dengan keberhasilan menekan angka karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sukses menurunkan deforestasi, kawasan hutan dan non kawasan. Pada triwulan keempat 2020, angkanya turun menjadi hanya 0,12 juta hektare (ha).
Angka reforestasi bruto Indonesia tahun 2018-2019 sebesar 0,47 juta ha. Selanjutnyaterjadi penurunan pada tahun 2019-2020 menjadi seluas 0,12 juta ha. Sementara setelah dikurangi deforestasi pada masing-masing periode, angka deforestasi netto tahun 2018-2019 menjadi sebesar 0,46 ha, selanjutnya pada tahun 2019-2020 menjadi seluas 0,12 ha.
Bersamaan dengan upaya-upaya itu, pegakan hukum LHK juga dilakukan dengan tegas. Kemen terian Ling kung an Hidup dan Kehutanan sepanjang periode 2015-2021 (bulan April) telah menangani pengaduan sebanyak 5.499 kasus. Dilakukan pula pengawasan terhadap sebanyak 1.691 perusahaan, dan memberikan 1.701 sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak tertib dan taat terhadap peraturan perundangan tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
Tak hanya menangani kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memulihkan kembali lahan di daerah aliran sungai (DAS). Capaian lahan DAS yang berhasil dipulihkan selama periode tahun 2015-2021 secara kumulatif seluas 1.142.530 ha. Adapun data terbaru tahun 2021 hingga April diketahui seluas 34.304 ha. Pemulihan DAS masih akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti.
Semua upaya perbaikan lingkungan hidup dan hutan yang dilakukan pemerintah berbuat pada perbaikan indeks kinerja perubahan iklim Indonesia. Pada triwulan pertama 2021, angkanya naik 53,59 poin. Kenaikan tersebut lantas mendongkrak peringkat Indonesia sebesar 15 peringkat dari sebelumnya pada tahun 2020 di peringkat ke-39 dari total 61 negara.
Kinerja pilar ekonomi LHK
Capaian positif juga diperlihatkan pilar ekonomi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tren kinerja ekspor hasil hutan Indonesia pada Januari 2020 sampai dengan April 2021 memperlihatkan peningkatan signifikan.
Target nilai ekspor kayu olahan tahun 2020 (revisi) sebesar 7 miliar dolar AS dapat terpenuhi sebesar 11,09 miliar dolar AS atau 155 persen. Secara umum pandemi Covid-19 tidak berdampak besar bagi nilai ekspor produk pulp and paper dikarenakan produk ini didukung bahan baku dari IUPHHK-HT.
Sedangkan untuk produk furnitur, woodworking, dan panel pada masa pandemi Covid-19, sempat mengalami relaksasi. Namun kondisinya telah kembali pulih mulai Juli 2020.
Realisasi capaian ekspor hasil hutan hingga April 2021 telah mencapai 4,42 miliar dolar AS. Sepanjang tahun lalu capaian ekspor hasil hutan Indonesia sebesar 11,06 miliar dolar AS.
Perhutanan sosial
Terkait pilar sosial LHK, capaian Perhutanan Sosial selama periode tahun 2007 sampai 2021 secara kumulatif seluas 4.685.539,83 ha. Dengan jumlah KK yang terlibat sekitar berjumlah 1.016.589 KK dan izin atau hak yang diterbitkan mencapai 7.237 unit SK.
Selama dua tahun terakhir perinciannya adalah: pada tahun 2020 luas Perhutanan Sosial mencapai 390.955,99 ha, dengan melibatkan 59.069 KK dan 367 unit SK yang diterbitkan. Adapun tahun ini luasnya telah mencapai 255.157,50 ha, dengan melibatkan 105.464 KK dan izin atau hak yang diterbutkan sejumlah 463 unit SK.
Adapun program untuk kesejahteraan rakyat melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) juga memperlihatkan hasil yang baik. Program TORA selama periode tahun 2016-2021 secara kumulatif telah mencapai 2.411.362 ha. Sedangkan data TORA hingga April 2021 diketahui seluas 8.873 ha. Realisasi program TORA tahun ini diperkirakan masih terus meningkat hingga akhir tahun mendatang.