Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama 75 tahun ini sudah berupaya dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan dengan semua pembangunan yang saat ini sudah dilakukan, maka kini saat ini untuk memadukan infrastruktur dalam membangun negeri.
“Pada periode Bapak Joko Widodo ini, akan diteruskan infrastruktur dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun,” kata Basuki saat menghadiri PPJT Tol Yogyakarta-Bawen, baru-baru ini.
Basuki melanjutkan, nantinya jalan tol yang saat ini sudah terbangun akan diintegrasikan dengan kawasan industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Khususnya kawasan industri yang ada di Jawa, Batang, dan lainnya.
Saat ini Kementerian PUPR sudah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 526,46 kilometer. Pada 2019 terdapat enam ruas tol sepanjang 313,05 kilometer yang sudah dibandun dan pada 2020 sebanyak enam ruas tol sepanjang 213,41 kilometer.
Bahkan pada tahun ini, meski tengah dilanda pandemi Covid-19, Kementerian PUPR juga terus mengupayakan pembangunan jalan tol. Sebanyak delapan ruas jalan tol yang konstruksinya dimulai pada 2020 sepanjang 443,91 kilometer.
Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dinilai dapat membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembangunan infrastruktur yang terus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan salah satu faktor penting dalam mengembalikan tren positif pertumbuhan ekonomi.
“Multiplier effect dari pembangunan infrastruktur akan mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor lainnya, sehingga menjadi daya ungkit percepatan PEN,” jelasnya.
Dia memastikan, dalam pembangunan infrastruktur dilakukan secara terpadu dengan pengembangan wilayah. Dengan begitu akan dapat menghasilkan infrastruktur yang efektif dan efisien.
“Keterpaduan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, pembangunan sektoral kementerian atau lembaga lain, pembangunan daerah, potensi wilayah, potensi pendanaan, dan agenda internasional,” ungkap Basuki.
Saat ini pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pilar pemerataan pembangunan dengan menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi. Selain itu juga untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
“Sebagai upaya percepatan PEN, dilaksanakan pengembangan sepuluh kawasan metropolitan yang berperan meningkatkan ekonomi dan mengoptimalkan pengembangan di kawasan sekitarnya, seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), dan sebagainya,” jelas Basuki.
Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan sinkronisasi dengan pengembangan wilayah di tengah pandemi Covid-19, Basuki menegaskan Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menerapkan digitalisasi dalam proses perencanaan dan pemrograman.
Terus memaksimalkan infrastruktur ke depan, Kementerian PUPR salah satunya tengah mempercepat pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 kilometer yang berada di Provinsi Banten. Dengan terhubungnya jalan tol yang melintasi tiga kabupaten, yakni Serang, Lebak, dan Pandeglang tersebut dapat menghubungkan kawasan pariwisata di sekitar wilayah Banten, seperti KSPN Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Jalan tol ini juga akan semakin memperlancar konektivitas perekonomian masyarakat baik dari sektor industri, barang, dan jasa, karena akan tersambung dengan Tol Jakarta-Merak,” tutur Basuki.
Jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif dapat mengurangi biaya logistik. Selain itu juga meningkatkan daya saing Indonesia untuk menarik investasi. Tol Serang-Panimbang Seksi 1 juga direncanakan dapat dimanfaatkan arus mudik Lebaran Idul Fitri 2021.
Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur 2021, Kementerian PUPR juga telah melelang dini 4.060 paket proyek senilai Rp 46,64 triliun. Pelelangan dini telah dimulai sejak Oktober 2020 dengan total jumlah paket infrastruktur sebanyak 4.060 paket dan diperkirakan akan bertambah.
Basuki menilai, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. “Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, kualitas konstruksi akan selalu menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Untuk memaksimalkan infrastruktur yang selama ini sudah terbangun, Basuki menegaskan, Kementerian PUPR akan memfokuskan enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial setelah terdampak pandemi Covid-19. Keenam fokus program tersebut, yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional, dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan.”
Progres Padat karya Tunai Tahun 2020