Oleh: AHMAD FIKRI NOOR
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berlangsung. Infrastruktur dasar, seperti jalan dan bendungan dikebut agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sejumlah aparatur sipil negara (ASN), yang rencananya mulai bekerja di sana pada 2024.
Pembangunan istana kepresidenan juga menjadi salah satu infrastruktur penting yang dikerjakan. Presiden Joko Widodo berencana menggelar upacara peringatan kemerdekaan ke-78 RI di ibu kota baru. Kendati demikian, tantangan juga muncul dari sisi keberlanjutan proyek tersebut, terutama karena tahun depan adalah tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi.
Sejak dicetuskan oleh Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2019, progres pembangunan IKN Nusantara sudah menunjukkan geliatnya. Lantas, dengan adanya pergantian pemerintahan pada tahun depan, apakah proyek IKN akan tetap berlanjut?
Pemerintah mengaku tetap optimistis pembangunan IKN Nusantara tidak akan terhenti. Otorita IKN menyatakan, proyek pembangunan yang besar itu bukan hanya bermanfaat untuk saat ini, melainkan juga pada masa mendatang.
"Di Indonesia, sudah biasa bahwa sebuah program berkelanjutan yang lintas pemerintahan karena IKN bukan hanya sampai tahun depan, melainkan juga untuk masa depan," kata Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono
kepada Republika, Kamis (10/8/2023).
Jika proyek pembangunan IKN Nusantara tidak berlanjut, Agung menilai yang akan merugi justru adalah generasi masa depan. Dia menuturkan, IKN Nusantara dirancang untuk menjadi kota pintar dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda dan mendukung kesempatan hidup
yang lebih tinggi pada masa mendatang.
Jika IKN tak berlanjut, Agung juga menilai Indonesia akan kehilangan potensi ekonomi baru. "Generasi masa depan akan kehilangan potensi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memeratakan pembangunan menjadi Indonesia sentris bukan Jawa sentris," kata Agung.
Pembangunan IKN Nusantara disebut sudah mendapatkan banyak dukungan. Agung mengatakan, banyak pihak sudah menyatakan komitmen dukungan investasi. Saat ini, menurut dia, sudah ada enam investor strategis yang sepakat bergabung membangun IKN Nusantara.
"Sebanyak tiga di antaranya segera groundbreaking," ucap Agung.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mendorong partisipasi sektor swasta, khususnya dalam pembangunan IKN Nusantara. Menurut dia, IKN direncanakan dibangun dengan 70
persen hingga 80 persen dana dari investasi swasta.
Danis mengatakan, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan IKN. Hal itu dilakukan dengan mendatangkan para ahli atau insinyur dari Jepang dalam rangka quality assurance untuk memastikan pekerjaan telah memenuhi standar internasional.
Dalam proses saat ini, Danis menegaskan, fokus utama dilakukan pada pembangunan tahap pertama sebanyak 39 paket pekerjaan. "Progres terakhir IKN secara keseluruhan hingga awal Agustus 2023 sekitar 38 persen," kata Danis di Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Danis memerinci, pembangunan bendungan sudah mencapai hampir 100 persen. Dia menuturkan, Bendungan Sepaku Semoi akan diresmikan pada Oktober 2023.
Bendungan tersebut akan menjadi infrastruktur dasar yang penting guna memenuhi kebutuhan air baku di IKN.
Sementara itu, pembangunan istana presiden sudah mencapai sekitar 21 persen dan untuk kantor presiden mencapai 22 persen. Lalu, pembangunan gedung pemerintahan, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah berjalan.
Pembangunan kantor kemenko akan menjadi infrastruktur pendukung proses transisi pemindahan pemerintahan pusat dari Jakarta ke IKN Nusantara. Kantor tersebut akan menjadi kantor bersama sembari menunggu kelengkapan pembangunan kantor kementerian teknis di IKN.
"Jadi, nanti itu bukan hanya untuk kantor kemenko saja. Misalnya, Kemenko Marves di bawahnya ada apa saja, seperti Kementerian PUPR dan BUMN, berkantor dulu di sana, dikasih jatah, menjadi sharing office," ucap Danis.
Selain itu, pembangunan jalan tol juga terus berjalan. Danis mengakui, ada tantangan dalam pembangunan jalan tol karena berkaitan dengan pembebasan tanah.
Kementerian PUPR memastikan terus mempercepat pembangunan jalan tol menuju IKN. Salah satunya dengan melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tersebut akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN. Sebelumnya, jarak tersebut harus ditempuh sekitar dua jam menjadi hanya sekitar 30 menit.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Armen Adekristi, mengatakan pembangunan Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat pada tiga seksi. Seksi pertama, yaitu Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 kilometer, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 kilometer.
Saat ini untuk progres pada Segmen 3A sebesar 12,33 persen, Seksi 3B sebesar 30,11 persen, dan Seksi 5A sebesar 37,39 persen. "Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 pada sekitar Juni atau Juli," kata Armen.
Jaga kehati-hatian
Agresivitas mengejar pembangunan IKN Nusantara di ujung periode pemerintahan dinilai perlu tetap mengusung prinsip kehati-hatian. Jika terlalu ugal-ugalan, rencana ini justru akan membuat Indonesia kehilangan kepercayaan atas investor dan berdampak pada perekonomian negara keseluruhan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai saat ini pemerintah memiliki tantangan besar dalam pengembangan IKN. Para investor, menurut Bhima, masih wait and see dalam turut serta di proyek IKN.
"Pemilu dan juga revisi UU IKN menjadi kunci. Investor ingin kepastian investasi. Investor khawatir jika investasi dilakukan sekarang akan terjadi perubahan rencana ataupun masterplan," ujar Bhima kepada Republika, Kamis (10/8/2023).
Meski begitu, Bhima mengapresiasi agresivitas pemerintah dalam mendorong pembangunan IKN. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu modal keyakinan yang bisa ditawarkan kepada investor.
Senada dengan Bhima, peneliti CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, juga meminta pemerintah hati-hati dalam proyek IKN. Jangan sampai, menurut Akhmad, agresivitas pemerintah justru membahayakan negara dalam jangka panjang.
"Apalagi, ada konsesi hak guna usaha sampai 190 tahun. Jangan sampai kebijakan ini terkesan malah pemerintah hendak menjual negara, bukan membangun ibu kota," kata Akhmad.
Akhmad mengatakan pemerintah lebih baik membangun ibu kota baru dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Pemerintah juga harus berhitung betul soal anggaran dan peluang investasi.
"Jangan justru malah menambah utang dari proyek ini," kata Akhmad menegaskan.